Realnewsbengkulu.com || Rejang Lebong -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Heri Purwanto SH, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di dapil IV Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong, pada masa sidang ke-III tahun sidang 2022, Kamis (24/11/22) Siang.

Menariknya, Dalam reses yang digelar di Balai Desa, Desa Mojorejo tersebut, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Heri Purwanto, S.H menyampaikan kabar gembira untuk seluruh masyarakat Rejang Lebong, dimana dalam waktu dekat Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu akan segera menyalurkan bantuan Pupuk Organik Cair (POC).

" Kabupaten kita Rejang Lebong mayoritas masyarakat sebagai petani jadi kelangkaan pupuk subsidi selalu dikeluhkan oleh masyarakat terlebih disaat kita menggelar reses, sedangkan harga pupuk nonsubsidi sangat tinggi, maka dari itu dalam reses kali ini kita sampaikan antisipasi dari kelangkaan pupuk subsidi kita bersama Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu telah mengganggarkan dan akan segera menyalurkan bantuan pupuk organik cair," jelas Heri Purwanto S.H yang juga sebagai Ketua Partai Perindo Rejang Lebong.

Penyaluran pupuk organik cair, sambungnya diwacanakan akan disalurkan di kabupaten Rejang Lebong pada pekan depan dengan total jumlah sebanyak 400 liter untuk dibagikan ke 24 kelompok tani yang telah memasukkan proposal bantuan pupuk ke Dinas Pertanian provinsi Bengkulu.

" pupuk organik cair ini tak hanya akan membantu penyuburan tanah, namun juga
dapat memulihkan struktur tanah akibat banyaknya pupuk pupuk kimia yang digunakan sebelumnya. Kita harapkan penyaluran pupuk organik cair ini nantinya dapat membantu petani kita sehingga hasil pertanian tetap akan maksimal," tambahnya. 

Selain pupuk organik cair, salah satu bentuk wujud dari aspirasi reses yang telah di diperjuangkan anggota DPRD provinsi Bengkulu dapil Rejang Lebong, dalam waktu dekat juga akan dilakukan penyaluran 2.000 batang pokat di kabupaten Rejang Lebong.

" Insyaallah setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan akan kita perjuangkan baik aspirasi fisik maupun non fisik namun harus di dukung dengan pendukung lainnya seperti proposal sehingga apa keluhan masyarakat dapat segera direalisasikan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi," tutupnya. (Red/Adv)